Loading...
Sebagaimana diketahui Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Berkaitan dengan Implementasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Dirjen GTK telah menyampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nomor 18356 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah tertanggal 9 Agustus 2018. Dengan harapan agar surat edaran ini dapat diinformasikan kepada para pemangku kepentingan di daerah.
Dalam SE DIRJEN GTK Nomor 18356 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dinyatakan bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bersama ini diberitahukan bahwa kepala sekolah bukan lagi sebagal tugas tambahan akan tetapi Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
Selanjutnya Surat Edaran DIRJEN GTK Nomor 18356 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, juga menyatakan bahwa Dalam Bab II, Pasal 2 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-I) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
b. memiliki sertifikat pendidik;
c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Balk” selama 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
k. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, sebagaimana diatur dalam Bab III, Pasal 8 ayat (9).
Oleh karena persyaratan untuk pengangkatan Kepala Sekolah ini sudah cukup jelas, diminta agar Pemerintah Daerah dapat mentaati ketentuan ini. Pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas dapat mengakibatkan tidak syahnya untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah. yang akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah dan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah.
Adapun untuk pemenuhan kepemilikan Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah bagi Kepala Sekolah yang sudah menduduki jabatan sebagaimana diatur dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 21 ayat (e): Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah”. Pelatihan penguatan kepala sekolah diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun sejak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan.
Jadi berdasarkan ketentuan ini, Kepala sekolah harus sudah mengkuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah paling Lambat tahun 2020 atau
Jadi berdasarkan ketentuan ini, Kepala sekolah harus sudah mengkuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah paling Lambat tahun 2020 atau
Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Berikut ini salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor : 18356 Tahun 2018
Link download Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor : 18356 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ----DISINI-------
Demikian isi Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nomor 18356 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Loading...
0 Response to "SE DIRJEN GTK NOMOR 18356 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH"
Post a Comment