» » » PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

,
Loading...
Berikut Prosedur Pengusulan Penetapan Angka Kredit Dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang bersumber dari bahan Bimtek Calon Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah-Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen-2015

1. Prosedur Pengusulan

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Permenegpan an RB Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh sebab itu untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan pengawas sekolah dinilai oleh Tim Penilai sesuai dengan kewenangannya. Hasil penilaian tersebut merupakan prestasi kerja pengawas sekolah dalam kurun waktu tertentu (paling sedikit 1 tahun) atau sejak pengawas sekolah menduduki jabatan/pangkat terakhir.

Prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai berikut:

a).  Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya dibantu oleh Koordinator Pengawas (Korwas)/Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK sesuai dengan jenjangnya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yaitu:
  • Lampiran II-A untuk Pengawas Sekolah Muda
  • Lampiran II-B untuk Pengawas Sekolah Madya
  • Lampiran II-C untuk Pengawas Sekolah Utama.
  • Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV

DUPAK dilampiri dengan:
  1. Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama;
  2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama;
  3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama; dan
  4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPT) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama;
  5. Masing-masing Surat Pernyataan di atas harus ditanda tangani oleh atasan langsung (Kepala Dinas yang membidangi pendidikan) disertai dengan bukti fisik sesuai dengan satuan hasil setiap kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
  6. Foto copy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
  7. Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir
  8. Foto copy SK kenaikan jabatan terakhir
  9. Foto copy DP3/PPKP 1 tahun terakhir dan 2 tahun terakhir bagi yang akan naik pangkat
  10. Fotocopy Ijazah pendidikan formal bagi yang belum diperhitungkan angka kreditnya
  11. Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar yang dilengkapi pula dengan SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah, dan SK Pengangkatan Kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah
  12. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)/Konversi NIP

DUPAK dan bahan penilaian disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan yaitu:

  1. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
  2. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
  3. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
  4. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
  5. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a (yang akan naik pangkat ke golongan III d sampai dengan IVb), usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Gubernur melaui Sekretaris Tim Penilai Propinsi.
  6. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a (yang akan naik pangkat ke golongan III d sampai dengan IVb), usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota melaui Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  7. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan IV/b usul diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Sekretaris Tim Penilai Kementerian Agama.
  8. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaui Sekretaris Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  9. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Instansi.

Prosedur pengusulan penilaian angka kredit bagi Pengawas Sekolah golongan III/c s.d IV/a (bagi yang akan naik ke golongan III d s.d IVb)

  1. Pengawas menyiapkan bahan/berkas usulan penilaian dituangkan dalam DUPAK dilengkapi dengan bukti-bukti fisik berikut surat pernyataan. DUPAK tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja/kepala dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/ kota;
  2. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPAK provinsi/ kabupaten/kota;
  3. Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap DUPAK Pengawas, dan menyerahkan DUPAK Pengawas yang telah memenuhi syarat  kelengkapan kepada TPAK provinsi/kabupaten/kota untuk dinilai;
  4. Apabila DUPAK tidak lengkap, maka Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota akan memberitahukan ketidaklengkapan DUPAK kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan tembusan kepada Pengawas yang bersangkutan untuk dilengkapi, dan DUPAK yang sudah dilengkapi dikirim kembali oleh kepala dinas provinsi/ kabupaten/kota ke Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota;
  5. TPAK provinsi/kabupaten/kota menyerahkan kembali hasil penilaian DUPAK kepada Sekretariat TPAK kabupaten/kota untuk dituangkan ke dalam format PAK;
  6. Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota menyerahkan hasil penilaian angka kredit yang telah dituangkan dalam format PAK kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditetapkan;
  7. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan asli PAK yang telah ditetapkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kantor Regional (KANREG) BKN;
  8. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan tembusan PAK kepada Pengawas yang bersangkutan, Sekretariat TPAK, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Karopeg Kemdikbud), BKD provinsi/kabupaten/kota, Kepala Bagian Kepegawaian (Kabagpeg) instansi yang bersangkutan.



Prosedur pengusulan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah golongan IV/b s.d. IV/e

  1. Pengawas menyiapkan bahan/berkas usulan penilaian dituangkan dalam DUPAK dilengkapi dengan bukti-bukti fisik berikut surat pernyataan. DUPAK tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pimpinan Instansi Pusat;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pimpinan Instansi Pusat menyampaikan DUPAK Pengawas Sekolah kepada Sekretariat TPAK Pusat;
  3. Sekretariat TPAK Pusat melakukan verifikasi terhadap DUPAK Pengawas Sekolah, dan menyerahkan DUPAK Pengawas yang telah memenuhi syarat kelengkapan kepada TPAK Pusat untuk dinilai;
  4. Apabila DUPAK tidak lengkap, maka Sekretariat TPAK Pusat akan memberitahukan ketidaklengkapan DUPAK kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pimpinan Instansi Pusat dengan tembusan kepada Pengawas Sekolah yang bersangkutan untuk dilengkapi, dan DUPAK yang sudah dilengkapi dikirim kembali oleh  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pimpinan Instansi Pusat ke Sekretariat TPAK Pusat;
  5. TPAK Pusat menyerahkan kembali hasil penilaian DUPAK kepada Sekretariat TPAK Pusat untuk dituangkan ke dalam format PAK;
  6. Sekretariat TPAK Pusat menuangkan hasil penilaian angka kredit yang memenuhi syarat ke dalam format PAK untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN melalui Direktur PPTK PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN;
  7. Sekretariat TPAK Pusat menyampaikan surat pemberitahuan hasil penilaian angka kredit yang belum memenuhi syarat kepada Pengawas yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pimpinan Instansi Pusat;
  8. Direktur PPTK PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN menyampaikan hasil penilaian angka kredit yang telah dituangkan dalam format PAK kepada Direktur Jenderal PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
  9. Sekretariat Tim Penilai Pusat mengirimkan asli PAK yang telah ditetapkan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama/Kementerian Lain, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bagi Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV dengan golongan ruang III/a sampai dengan III/d, usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diatur sebagai berikut:
  • bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  • bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan; dan
  • bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk.


Selanjutnya Sekretariat Tim Penilai mengkoordinasikan persiapan dan membantu pelaksanaan penilaian usul PAK.

Tugas Sekretariat Tim Penilai adalah:
  1. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah.
  2. Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat berwenang.
  3. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
  4. Membentuk database yang memuat data pokok pengawas sekolah yang akan dinilai, judul karya tulis/karya tulis ilmiah, judul buku/karya ilmiah yang diterjemahkan, dan/atau judul karya inovatif yang diajukan.
  5. Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.
  6. Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada Ketua Tim Penilai.
  7. Memasukkan data hasil penilaian dalam database penilaian angka kredit pengawas sekolah.
  8. Memeriksa angka kredit setiap unsur dan subunsur pada formulir penetapan angka kredit sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya bagi yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
  9. Menyiapkan dan memeriksa surat laporan hasil penilaian kepada unit pengusul bagi yang belum memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebh tinggi.
  10. Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
  11. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil prestasi kerja yang telah dinilai.
  12. Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK).
  13. Melaporkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.




Loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH"

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)